Undang-Undang “Kerukunan Umat Beragama” Menciptakan Disonansi di Indonesia

Kalis Mardiasih menerjemahkan percakapan antara Amber Kiwan dari Carnegie Council dengan Andreas Harsono seorang peneliti dari Human Rights Watch. Mereka berbicara tentang banyaknya Undang-Undang yang mendukung diskriminasi atas nama agama dan lembaga Negara yang memfasilitasi terjadinya segenap tindak kekerasan atas nama agama di Indonesia, dan masalah-masalah antar-agama yang belum terselesaikan hingga hari ini.

AMBER KIWAN: Nama saya Amber Kiwan. Saya bekerja di Carnegie Council. Kami akan berbincang dengan Andreas Harsono. Ia adalah seorang peneliti Indonesia di Human Rights Watch dan seorang jurnalis yang telah memperoleh pengakuan Internasional untuk kerjanya dalam bidang Hak Asasi Manusia, keadilan sosial, dan kebebasan pers di Asia Tenggara. Kami berbincang perihal keyakinan dan keberagaman di Indonesia.

Terima kasih untuk waktunya hari ini.

ANDREAS HARSONO: Terima Kasih.

AMBER KIWAN: Saya ingin kembali pada masa beberapa dekade lalu dan ingin anda sedikit berpendapat mengenai Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama yang disahkan pada tahun 2006. Saya tahu anda telah banyak sekali menulis dan membahas topik ini, dan saya akan sangat senang jika anda berkenan menjelaskan hal tersebut, apa yang membuat Undang-Undang tersebut berbeda dengan kebebasan beragama, dan bagaimana dampak Undang-Undang itu terhadap kaum minoritas agama selama beberapa dekade.

ANDREAS HARSONO: Konsep yang diimplementasikan di Indonesia terkait agama, praktik berkeyakinan, disebut Pemerintah sebagai “Kerukunan Umat Beragama.” Apa itu? Secara mendasar, berarti bahwa kaum mayoritas harus melindungi kaum minoritas. Sementara itu, kaum minoritas harus menghormati kaum mayoritas.

Pengertian itu meliputi beragam aspek kehidupan beragama, termasuk membangun rumah ibadah. Jika anda ingin membangun rumah ibadah bagi kaum minoritas, anda wajib mendapat persetujuan dari kaum mayoritas. Di Indonesia, tentu saja, makna “mayoritas” merujuk kepada Kaum Islam Sunni. Singkatnya, jika anda ingin membangun sebuah gereja atau pura, atau, kaitannya dengan Minoritas Muslim itu sendiri seperti Ahmadiyah atau Muslim Syiah atau Kaum Sufi, mereka juga harus mendapat persetujuan dari mayoritas, yakni Muslim Sunni. Hal ini berarti Muslim Sunni memiliki hak veto terhadap minoritas.

Tetapi, ada catatan untuk hal ini. Indonesia bagian Timur didominasi dengan umat Kristiani. Daerah-daerah seperti Papua, Pulau Timor, Pulau Flores, dan beberapa bagian Kalimantan, mereka merupakan mayoritas Kristiani. Sehingga, di wilayah-wilayah Indonesia tersebut terjadi praktik yang sebaliknya. Umat Kristen adalah pihak yang memegang kuasa dalam persetujuan final untuk membangun rumah ibadah agama lain, khususnya Sunni Muslim.

Ada tren yang berbahaya di Indonesia. Orang-orang selalu menggunakan istilah “atas nama kerukunan umat beragama”, tetapi dalam praktiknya, hak veto mayoritas menguasai minoritas. Hal itu seharusnya dibalik, sebab UUD 1945 sesungguhnya menyatakan bahwa kita melindungi – kita ingin mengimplementasikan kebebasan beragama, di mana setiap warga Negara memiliki kesetaraan hak. Dalam istilah kerukunan umat beragama, mayoritas menjadi warga Negara kelas satu dan minoritas menjadi warga Negara kelas dua. Inilah yang berlangsung di Indonesia hari ini.

Pertanyaan terakhir: Darimana asal konsep tersebut? Konsep kerukunan umat beragama berasal dari sebuah praktik Islami purba yang disebut “dzimmi”. Apa arti dari “dzimmi”? Di masa lalu, ia berarti bahwa kaum lemah, yang mengacu kepada Kristiani dan Yahudi di bawah Pemerintahan Islam di jazirah Arab beberapa abad lalu. Mereka harus membayar pajak, tetapi mereka tidak dapat bergabung dalam perang, yang artinya tidak dapat berpolitik. Jika mereka tidak membayar pajak, mereka harus meninggalkan area itu atau berpindah keyakinan menjadi Islam. Konsep sangat purba inilah yang saat ini diimplementasikan di Indonesia.

Selama lebih dari 10 tahun terakhir, khususnya di bawah Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono antara 2004 hingga 2014, lebih dari 1000 gereja ditutup. Logika apa yang digunakan? Lagi-lagi, kerukunan umat beragama. Mereka selalu berpendapat bahwa dalam area tertentu, baik sebuah propinsi atau sebuah kota, adalah mayoritas Muslim. Kristiani tidak dapat membangun gereja baru. Jika mereka mendapat ijin, bahkan jika mereka telah mengantongi bukti-bukti legal dan memenangkan keputusan pengadilan tertinggi, mereka tetap tidak bisa membangun gereja. Lagi-lagi, konsepnya adalah: Jangan mengganggu kerukunan umat beragama. Jangan mengganggu harmoni.

Sehingga, lebih dari 1000 gereja ditutup, termasuk mereka yang telah berdiri jauh sebelum Undang-Undang ini berjalan, sejak zaman Belanda, sejak zaman Jepang, sejak periode Sukarno. Banyak dari mereka yang ditutup.

Juga bagi mereka yang sedang melakukan renovasi, lagi-lagi pemerintah lokal dan mayoritas Muslim dapat mengatakan,”Lihat, kamu sedang merenovasi gereja. Kamu perlu mendapat ijin. Kamu harus menaati Undang-undang kerukunan umat beragama.” Berdasarkan data Communion of Christian Churches, sekurang-kurangnya 1056 gereja ditutup dalam satu dekade ini.

Ada logika yang lain lagi. Beberapa Islamis menyatakan,”Kristiani berjumlah kurang dari 10 persen di Indonesia; Muslim, 88 persen. Sedangkan, jumlah keseluruhan gereja adalah 17% dari total rumah ibadah. Jumlah masjid hanya 77 persen dari rumah ibadah. Jumlah yang berimbang. Umat Kristiani secara proporsional memiliki terlalu banyak gereja. Imbangnya sekitar 5000 gereja.” Hal inilah yang paling sering mereka katakan —“Anda memiliki terlalu banyak gereja di Asia. Anda harus berhenti membangun gereja.”

AMBER KIWAN: Saya juga pernah membaca beberapa penelitian anda tentang peningkatan kekerasan oleh Kaum Islam ekstrimis di Indonesia. Dapatkah anda menerangkan sedikit tentang apa yang terjadi pada tahun-tahun yang lalu, dan mungkin bercerita perihal kelompok mana saja yang menggawangi aktivitas ini?

ANDREAS HARSONO: Pertama, terdapat peningkatan regulasi yang mendiskriminasikan minoritas agama, termasuk Undang-undang kerukunan umat beragama, termasuk regulasi rumah ibadah, termasuk undang-undang blasphemy.

Undang-undang blasphemy menyatakan bahwa seseorang yang melakukan blasphemy akan mendapat hukuman penjara maksimal lima tahun. Karena mereka melakukan diskriminasi dan, tentu saja mereka dapat dengan mudah disalahpahami, ditindak dengan kekerasan, lebih dan lebih lagi kelompok militan Muslim memanfaatkan Undang-Undang tersebut. Banyak orang yang membuat pertanyaan di Facebook, atas nama Undang-Undang Blasphemy, mendapat hukuman lima tahun penjara. Seseorang yang memoderasi diskusi ateisme dalam grup Facebook mendapat hukuman dua setengah tahun penjara. Tiga guru sekolah minggu mendapat hukuman tiga tahun penjara sebab mengajak siswa Muslim piknik bersama kelompok sekolah Minggu mereka. Hal semacam itu terjadi khususnya di area-area Muslim konservatif seluruh Indonesia.

Jika umat Kristiani atau minoritas melawan mereka, maka kekerasan akan terjadi. Sebagai contoh, hal itu terjadi dengan Muslim Ahmadiyah. Pada tahun 2008, mereka  melawan diskriminasi terhadap Ahmadiyah tetapi kemudian mereka diserang. Lebih dari 30 masjid Ahmadiyah ditutup pada kurun berlangsungnya hal tersebut.

Muslim Syiah adalah korban lainnya. Tahun lalu, pada 2015, merupakan tahun dengan angka tertinggi berlangsungnya hate speech dan serangan terhadap Muslim Syiah.

Korban lainnya adalah Kaum Kepercayaan, agama adat, seperti – kita menyebutnya “Kejawen” untuk masyarakat adat Jawa, atau “Parmalim” untuk Masyarakat Adat Batak.

Siapa pelakunya? Paling banyak adalah Ormas Islam, seperti Forum Pembela Islam (FPI) atau Forum Umat Islam (FUI). Mereka memanfaatkan Undang-Undang ini. Ada elemen di dalam kebijakan nasional dan militer yang mendukung mereka, yang mengijinkan bias keagamaan mereka mendikte bagaimana mereka merespon masalah-masalah keagamaan ini.

AMBER KIWAN: Apakah terdapat hubungan antara kelompok Islam ekstrimis dengan Timur Tengah dan permasalahan di sana? Saya membaca beberapa penelitian berbeda dan data terkait, contohnya, Islam Sunni Fundamentalis Saudi Arabia meningkatkan kelompok Islam ekstrimis di Indonesia. Menurut anda apakah hal tersebut benar? Dan meliputi hal apa saja?

ANDREAS HARSONO: Banyak orang meyakini hal tersebut. Banyak orang meyakini bahwa meningkatnya intoleransi keagamaan dan tindak kekerasan terhadap minoritas di Indonesia berhubungan dengan meningkatnya Kaum Islam Intoleran dari Arab Saudi, khususnya dengan kelompok seperti Hizbut Tahrir atau kelompok seperti gerakan Salafi/Wahabi di Timur Tengah, dan juga Persaudaraan Muslim dari Mesir. Terdapat satu pemikiran besar  yang percaya bahwa hal tersebut datang dari Timur Tengah.

Faktanya, dua organisasi Muslim paling besar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, yang disingkat NU, dan Muhammadiyah, organisasi paling besar nomor dua, mempercayai dugaan ini, khususnya NU. NU adalah organisasi Muslim terbesar di Indonesia. Mereka meluncurkan kampanye mareka, brand mereka, dan mereka menyebutnya Islam Nusantara – Nusantara merupakan nama lain dari Indonesia – yang secara mendasar ingin menyampaikan: “Lihatlah, Islam kita berbeda dari Islam yang datang dari Timur Tengah. Kami berusaha menyesuaikan diri dengan budaya setempat. Kami tidak ada masalah dengan adat istiadat.” Oleh karenanya, mereka merasa terancam oleh Islam yang datang dari Timur Tengah. Namun, ini hanya satu pemikiran saja.

Ada lagi pemikiran lain yang berpendapat,”Secara lokal, Islam grassroot juga memiliki masalah di Indonesia karena mereka mendiskriminasi minoritas.” Ini bukan pertama kalinya. Ada empat institusi yang memfasilitasi diskriminasi di Indonesia. Ia terdiri dari Kementrian Agama, yang berdiri tahun 1946, Blasphemy Law Office, berdiri pada 1932, Majelis Ulama Indonesia, berdiri tahun 1982, dan terakhir tapi tidak boleh dilewatkan adalah Forum kerukunan Umat Beragama, berdiri tahun 2006. Ada lembaga yang didirikan oleh Warga Muslim lokal, tokoh Muslim, termasuk mereka yang berasal dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ini adalah pemikiran kedua.

Pemikiran ketiga menyatakan bahwa semua peningkatan kekerasan dan intoleransi di Indonesia berasal dari kombinasi antara 9/11, Afghanistan, Irak, Syria dan sekarang ini Yaman – semua peperangan, kekerasan, hal-hal yang memuat pergesekan banyak ide di Timur Tengah dan Asia Selatan juga masuk ke Indonesia.

Sehingga, ada tiga pemikiran besar dalam melihat permasalahan ini.

AMBER KIWAN: Saya meyakini ada banyak orang yang memiliki harapan yang tinggi dengan Presiden saat ini, Joko Widodo yang terpilih pada 2014. Banyak orang berpikir bahwa ia akan berusaha atau akan dapat mengembalikan toleransi dan perdamaian. Apa yang telah ia lakukan untuk kelompok minoritas? Apakah anda melihat sesuatu yang positif sejak ia terpilih?

ANDREAS HARSONO: Saya sebetulnya telah makan malam bersamanya, dan ia bertanya pada saya tentang bagaimana saya memandang semua permasalahan ini dari perspektif penerapan hukum HAM. Saya mengatakan padanya tentang apa yang saya ceritakan padamu: Ada lembaga Negara yang memfasilitasi diskriminasi dan terdapat Undang-Undang yang bersifat diskriminatif, termasuk UU Blasphemy, peraturan rumah ibadah, dll. Ia telah mendengarkan. Sekitar 15 menit, percakapan yang cukup panjang.

Setelah itu, ia merancang terbentuknya sebuah kelompok di istana yang secara umum bertugas mencegah kekerasan atas nama agama. Ia berpikir bahwa jika sebuah persoalan dikontrol sejak awl mula, hal itu akan lebih baik untuk mencegah dibanding untuk menangani krisis. Ini adalah satu hal yang telah ia kerjakan. Ia berusaha mencegah ketegangan atas nama agama sebelum hal tersebut tidak bisa diatasi.

Namun, di waktu yang sama, ia belum mengatasi permasalahan yang masih berlangsung, warisan dari seseorang yang menjabat sebelumnya, Presiden Yudhoyono. Yakni, sebagaimana yang telah saya jelaskan, lebih dari 1000 gereja telah ditutup. Ia tidak mengaktifkan gereja-gereja itu kembali, termasuk dua kasus yang paling disoroti yakni sebuah gereja di Bogor, sekitar Jakarta, dan gereja lainnya, HKBP Filadelfia di Bekasi, sebelah timur Jakarta. Dua gereja tersebut telah memenangkan sidang utama yang menuntut untuk pengaktifan kembali. Tetapi lagi-lagi, Presiden Jokowi belum menyentuh permasalahan panjang yang diwariskan dari periode jabatan sebelumnya.

Sedangkan, administrasinya, disebabkan oleh semua infrastruktur yang mendiskriminasi minoritas, telah terbentuk satu lagi pernyataan pada Februari 2016 untuk menentang organisasi bernama Gafatar. Hampir 8000 anggota Gafatar –diusir dari pulau Kalimantan dengan tuduhan melakukan tindakan blasphemy, mempraktikkan jenis penyimpangan Islam di Kalimantan. Lalu, Pemerintah mendiskriminasi mereka, mengatakan bahwa mereka adalah pelaku penyimpangan, mereka melakukan blasphemy, dan organisasinya harus dibubarkan. Praktik kepercayaan ini akan dikriminalisasi dan ditahan maksimum lima tahun penjara.

Sehingga, mesin-mesin ini, infrastruktur legal ini, masih berada pada tempatnya. Presiden Jokowi harus menginvestasikan lebih banyak kapital politis untuk tidak mengulangi apa yang telah dikerjakan oleh pejabat sebelumnya. Hal itu tidak mudah, saya tahu itu, karena dunia, dan Asia Tenggara pada khususnya, sedang tidak berada pada arah yang benar sekarang ini. Melakukan hal itu kemungkinan akan menggoyang kapal terlalu kencang. Sehingga ia sedang bergerak lambat, lebih baik lambat. Tetapi saya masih memiliki harapan bahwa ia akan menempuh langkah yang tepat.

AMBER KIWAN: Dan bagaimana tentang hak-hak perempuan? Saya tahu bahwa hak-hak perempuan juga menjadi sebuah masalah sejak beberapa dekade lalu atau sejenis itu, dan perempuan telah terkena dampak beberapa pengaruh hukum dan kebijakan Syariah. Dapatkan anda menjelaskan perihal beberapa tren yang telah anda amati?

ANDREAS HARSONO: Indikator yang tepat adalah bahwa satu per lima dari Indonesia – di seluruh Indonesia, lebih dari 500 kabupaten—satu per lima dari mereka memiliki peraturan wajib bagi perempuan untuk mengenakan hijab. Mereka harus menutup apa yang disebut aurat. Aurat, yang utama adalah rambut, tetapi kadang-kadang ia juga diinterpretasikan sebagai dada, sebagai pangkal paha. Satu per lima Indonesia memiliki level yang berbeda-beda perihal regulasi ini. Di beberapa area, perempuan tidak boleh mengenakan celana panjang, mereka harus mengenakan rok panjang. Di area lain, hijab sudah cukup jika ia menutupi leher. Tetapi, daerah lain mengatur ketebalan dan warna hijab, dan mereka harus menutupi dada, di daerah lain bahkan lebih panjang, menutupi pinggul. Ada kampanye yang sedang berjalan yang menyatakan,”Kita wajib mengenakan hijab” –banyak perempuan Indonesia hari ini yang mengenakan hijab, tetapi mereka mengatakan,”Ini bukan hijab syar’I,” Hijab yang berkenaan dengan Syariah. Ini adalah satu indikator yang tepat.

Tetapi pada waktu yang sama kita juga melihat peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, pemerkosaan massal. Kita juga menyaksikan peraturan yang menggelikan, seperti larangan pada wanita untuk mengangkang di sepeda motor, karena jika seorang perempuan mengangkang di sepeda motor, mereka meyakini hal itu akan menstimulasi rangsangan seksual bagi laki-laki. Tentu saja, hal tersebut menggelikan. Pada beberapa area, seperti di Aceh di bagian Utara Sumatera, mereka melarang perempuan menari, termasuk tari-tarian tradisional.

Tentu saja, pada waktu yang sama, Sidang Umum menolak petisi untuk meningkatkan usia minimal perempuan untuk menikah dari 16 ke 18 tahun. Lagi-lagi, mereka mengutip Quran.

Isu lain adalah FGM, mutilasi alat genital perempuan. Perempuan sekarang ini sedang meregulasi hal itu. Sekali lagi, warisan dari Presiden Yudhoyono, yang memutuskan untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Ulama bahwa FGM merupakan hal positif. Tentu saja, hal itu problematik.

Hal lain adalah perkawinan beda agama yang dilarang di Indonesia. Hal ini sangat kokoh. Ia berasal dari Undang Undang perkawinan tahun 1974. Ada tokoh agama lain yang menentang larangan perkawinan beda agama ini, tetapi Sidang Umum memutuskan untuk tetap menegakkan Undang-Undang.

AMBER KIWAN: Diluar dari Pemerintah dan Kepemimpinan dan hukum serta kebijakan, perilaku apa yang anda amati dari orang Indonesia dan kelompok masyarakat sipil? Apakah anda melihat perubahan dalam perilaku atau beberapa tanpa positif, seperti aktivisme internal atau yang semacam itu?

ANDREAS HARSONO: Masyarakat sipil di Indonesia cukup kuat. Tentu saja, hal ini melibatkan banyak organisasi Muslim. Kita memiliki kelompok Muslim seperti Gusdurian, yang meminjam nama Gus Dur, nama panggilan Presiden Abdurrahman Wahid. Ini adalah organisasi yang  memenangkan hak-hak perempuan. Kita juga memiliki Komisi Nasional untuk Hak-hak Perempuan, yang merupakan lembaga pemerintah, sangat agresif, sangat pro pada hak-hak perempuan, dan juga hak-hak LGBT.

Oleh karena hal ini, saya cukup optimis bahwa Indonesia tidak akan terlalu jatuh terpuruk, walaupun saya takut pada beberapa provinsi di Indonesia, khususnya Aceh di Sumatra Utara, tetapi untuk tingkatan yang lebih rendah juga pada Sumatra Barat dan Jawa Barat, yang semakin menuju kepada formalisasi Syariah.

Apa artinya? Pada prinsipnya, secara mendasar itu artinya diskriminasi pada perempuan, LGBT dan juga diskriminasi pada minoritas agama, termasuk mereka yang merupakan Muslim minoritas –Syiah, Ahmadiyah, Sufi – atau diskriminasi terhadap minoritas non-Muslim, utamanya Kristiani, karena, sayangnya, ia adalah minoritas paling besar di Indonesia, dan juga mendiskriminasi kepercayaan tradisional. Ini adalah yang saya takutkan mungkin berdampak pada daerah lain di Indonesia.

Tentu, di saat yang sama, kita mendapat pengaruh dari Islam radikal yang datang dari ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), dari al-Qaeda. Jumlahnya tidak banyak –mungkin hanya 2, 3, 5 persen dari orang Indonesia yang percaya pada jenis Islam yang bertindak dengan kekerasan ini, tetapi 5 persen dari 250 juta orang, jumlahya masih cukup banyak.

AMBER KIWAN: Ya.

Waktu kita hampir habis. Sebelum selesai, apakah ada hal penting yang menurut anda terlewatkan untuk saya tanyakan, atau segala sesuatu yang perlu ditambah, atau isu terakhir untuk didiskusikan?

 ANDREAS HARSONO: Kita sedang menyaksikan tren yang menyakitkan di Asia Tenggara. Di Thailand, kira melihat kediktatoran militer. Di Filipina, kita melihat politisi sejenis Donald Trump terpilih sebagai Presiden, Rodrigo Duterte. Di Kambodja, Hun Sen, telah memerintah Negara selama hampir 30 tahun. Di Malaysia, Perdana Menteri Najib terlibat korupsi.

Asia Tenggara sedang berada dalam kondisi memprihatinkan sekarang ini. Fakta bahwa Indonesia masih memiliki beberapa langkah positif ini penting untuk dikelola dan didukung. Itulah mengapa hal tersebut penting untuk pemimpin Internasional, khususnya Amerika Serikat atau Eropa, untuk membantu Indonesia maju, dengan mendorong pemimpin Indonesia ke arah yang tepat, dan di waktu yang sama memprotes dan diam-diam menyampaikan hal-hal buruk yang telah mereka perbuat. Jika Indonesia dapat bertahan dalam kemerosotan di Asia Tenggara, saya berharap dalam 10, 20 tahun ini akan berpengaruh pada Negara-negara lain di Asia Tenggara, karena, kenyataannya, Indonesia adalah Negara terbesar di wilayah ini.

Ini juga harapan untuk seluruh ASEAN. Jika ASEAN dapat bergerak maju, saya pikir hal itu tidak hanya baik bagi anggota ASEAN, juga Indonesia, namun juga untuk seluruh wilayah, termasuk Pasifik, China, Amerika Serikat, Korea, Jepang. Tetapi jika terdapat krisis di Asia Tenggara, seperti yang kita saksikan pada perang Vietnam di 1970an, 1960an, hal itu akan menciptakan masalah global lainnya.

AMBER KIWAN: Terima kasih banyak. Ini sangat menarik. Kami sungguh belajar banyak, dan, saya sungguh senang anda dapat berbincang dengan kami.

ANDREAS HARSONO: Terima kasih.

Teks asli: http://www.carnegiecouncil.org/studio/multimedia/20160511/index.html

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.